Sektor Farmasi Masih Payah meski Ada UU Cipta Kerja

Sektor Farmasi Masih Payah meski Ada UU Cipta Kerja

Sektor Farmasi Masih Payah meski Ada UU Cipta Kerja

Sektor Farmasi Masih Payah meski Ada UU Cipta Kerja, – UU Cipta Kerja menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sejumlah sektor, salah satunya di bidang pelayanan medis. PPN yang biasanya dibebankan ke konsumen sebesar 10 persen dari jasa dihilangkan sehingga diharapkan layanan medis lebih murah.

Sektor farmasi dalam negeri dinilai berjalan di tempat karena adanya ketentuan yang membatasi sektor ini. Seperti dari menerima masuknya foreign direct investment (FDI). Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pun belum mampu mendorong hal ini.

Padahal seharusnya masuknya FDI pada sektor ini akan membawa dampak positif. Seperti pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan serta mendorong munculnya inovasi baru.

“Sejak disusun pada awal tahun 2002, UU ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan regulasi yang menghalangi penanaman modal asing atau FDI ke Indonesia,” ujar Associate Researcher CIPS, Andree Surianta, dalam keterangan pers tertulis yang diterima oleh https://slot-online.games/, Kamis.

Andre menambahkan, regulasi yang berfokus pada FDI ini juga menyentuh UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016) di antara berbagai UU yang direvisi dan tercakup dalam UU Cipta Kerja.

Dua dinamika industri farmasi tidak berjalan beriringan

Selama lebih dari satu dekade, kebijakan industri farmasi yang prolokal memang berhasil membantu produsen dalam negeri untuk mendominasi pasar. Namun justru malah mengorbankan inovasi pada sektor farmasi.

Hal tersebut terbukti dari produsen dalam negeri yang menguasai 95 persen pangsa pasar. Namun kebanyakan berfokus pada obat-obatan generik yang murah dan sudah habis patennya. Sedangkan, obat-obatan inovatif yang patennya masih berlaku biasanya dipasok oleh perusahaan farmasi multinasional yang kegiatannya sangat dibatasi di Indonesia.

Karena obat-obatan inovatif ini merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan yang panjang dan sangat mahal. Sehingga, perusahaan farmasi multinasional sangat bergantung pada rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kuat dan skala ekonomi yang masif untuk mengembalikan investasi mereka.

Sampai saat ini, kedua dinamika tersebut masih sering tidak berjalan secara beriringan. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menarik FDI ke sektor ini harus memperhatikan kedua dinamika industri tersebut.

Budaya inovasi masih belum mengakar di Indonesia

Berdasarkan data WIPO menunjukkan, pada 2018, permohonan paten dalam negeri Indonesia 1.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan Tiongkok dan 200 kali lebih kecil dari Amerika Serikat. Singapura yang luasnya jauh lebih kecil dari Indonesia, justru menerima lebih banyak permohonan paten dari penduduknya dibanding Indonesia.

Dari data tersebut dan secara historis, budaya inovasi masih belum mengakar di Indonesia. Rendahnya inovasi ini sebagian besar disebabkan oleh anggaran penelitian dan pengembangan yang sangat sedikit di Indonesia. Yaitu kira-kira 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jumlah tersebut jelas lebih kecil dibandingkan anggaran berjumlah 2 persen yang dilakukan Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura. Bahkan, Singapura memiliki anggaran untuk penelitian dan pengembangan 125 persen lebih besar dari Indonesia dan seperlima dari anggaran tersebut digunakan untuk ilmu kedokteran dan kesehatan Singapura.