Pihak Maskapai Bisa Naikkan Tarif Tiket, Asal Sesuai Aturan

Pihak Maskapai Bisa Naikkan Tarif Tiket, Asal Sesuai Aturan

Maskapai Bisa Naikkan Tarif Tiket

Maskapai Bisa Naikkan Tarif Tiket – Pemerintah membuka peluang bagi perusahaan penerbangan untuk meningkatkan tarif angkutan di masa pandemi corona. Asalkan kenaikan harga tiket masih dalam tarif batas atas yang telah ditentukan.

Baca juga : Hantaman dari COVID-19 Buat Kekayaan Global Terpukul USD 3,1 Triliun

“Tarif tiket silahkan dimanfaatkan peluang kenaikan harga tiket dengan tarif batas atas,” kata kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin dalam video konferensi, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Peluang ini dibuka lantaran pesawat terbang diizinkan terbang dengan kapasitas penumpang maksimal 70 persen. Jika dengan aturan ini masih tidak menutupi biaya operasi, maka tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga tiket.

“Kalau tidak cukup mencukupi biaya operasional, dibuka peluang menaikkan harga tiket,” kata dia.

Situasi Darurat

Ridwan menambahkan peluang ini bisa dimanfaatkan lantaran peluang ini belum dimanfaatkan. Sebab saat ini dalam kondisi darurat.

Jika muncul realitas tidak menutup biaya operasional sebaiknya dibicarakan bersama. Namun, hal ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Entitas industri harus sehat tapi dipertimbangkan secara nasional, kita dalam kondisi darurat,” kata Ridwan mengakhiri.

Maskapai Boleh Angkut Penumpang dengan Kapasitas 70 Persen

Kementerian Perhubungan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 8 Juni 2020.

Dalam beleid tersebut, tercantum revisi kapasitas transportasi yang awalnya dibatasi hanya 50 persen menjadi 70 persen. Khusus untuk transportasi udara, aturan tersebut disematkan dalam SE Menhub Nomor 13/2020 dan berlaku untuk pesawat jet narrow dan wide body niaga berjadwal.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi langkah yang diambil Kemenhub.

“Intinya, kita harus apresiasi langkah Kemenhub, dalam kaitan ini Kemenhub sangat responsif terhadap masyarakat dan industri,” ujar Denon dalam diskusi online, Selasa (9/6/2020).

Setali tiga uang dengan Denon, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra juga menyatakan bahwa kinerja Kementerian Perhubungan dalam mengakomodasi pendapat dari industri patut diberi apresiasi.

“Ini luar biasa. Apresiasi banget lah, pak Dirjen (Novie Riyanto), teman-teman di Kementerian Perhubungan. Garuda ini bukan bisnis bebas, Garuda tetap harus terbang apapun kondisinya,” ujarnya.

Utamakan Protokol Kesehatan

Denon melanjutkan, relaksasi kapasitas angkutan ini tidak berarti kegiatan yang ada di bandara, pesawat dan titik vital perhubungan udara lainnya bekerja dengan normal. Protokol kesehatan tetap dijalankan dan masa ini merupakan masa transisi menuju kenormalan.

“Sekarang ini melalui Surat Edaran Nomor 13/2020 semua diatur dengan baik, mulai dari tiket, antri, kapasitas dan lainnya,” kata Denon.

Lebih lanjut, Denon juga telah menyampaikan kepada maskapai untuk memahami betul Permenhub Nomor 41/2020 terutama Surat Edaran Nomor 13/2020 agar pengelolaan industri penerbangan dapat dilakukan dengan tepat sesuai protokol kesehatan.

“Kami sampaikan ke seluruh anggota Inaca juga, mulai dari aturan dan pemahaman dari SE 13/2020 ini, ini tetap measa transisi sampai ke full normal, sehingga jangan sampai pengelolaan pesawatnya tidak diperhatikan,” kata Denon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *